KPK Tahan Armen Desky, Dijebloskan ke LP Cipinang

Serambi Indonesia 18 April 2009

JAKARTA - Drs Armen Desky yang pernah menjabat Bupati Aceh Tenggara (Agara) dua periode, Kamis (17/4) tadi malam resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Orang kuat” Agara itu langsung dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, tempat Gubernur Abdullah Puteh dulunya juga ditahan KPK, atas dugaan terlibat korupsi. “Setelah proses penyidikan hari ini penyidik KPK langsung menahan Armen Desky, mantan bupati Aceh Tenggara,” ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, menjawab Serambi, Jumat (17/4).

Armen diduga terlibat kasus korupsi APBD Aceh Tenggara tahun 2005-2006 yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 23,5 miliar. Ia dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Modus operandi yang digunakan Armen dalam mengorup uang negara adalah dengan cara menyumbangkan uang untuk yayasan. Namun ternyata dalam praktiknya digunakan untuk kepentingan pribadi. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 23,5 miliar. “Dia ditahan untuk sementara selama 20 hari,” kata Johan Budi SP.

Menubruk kaca
Berdasarkan amatan Serambi, Armen diperiksa penyidik KPK sejak pukul 10.00 kemarin dan baru berakhir pada pukul 21.42 WIB tadi malam. Setelah itu ia dikeluarkan dari Gedung KPK dan dibawa naik mobil tahanan KPK warna hitam B 8638 WU menuju LP Cipinang. Saat ke luar dari ruang pemeriksaan menuju mobil yang hendak membawanya, Armen sempat menubruk kaca pintu otomatis Gedung KPK. Kemungkinan dia shock atau memang matanya tak jeli melihat kaca gedung tersebut setelah diperiksa maraton selama sebelas jam lebih.

Begitupun, saat menyadari tubuhnya telah membentur dinding, Armen cepat-cepat mundur satu dua langkah, lalu menggeser arah dan melangkah cepat menuju mobil yang hendak membawanya. Begitupun, ia tetap menyunggingkan senyuman ke arah para wartawan dan fotografer, namun tidak menjawab sepotong pun pertanyaan yang diajukan insan pers. Selama diperiksa sampai masuk mobil, Armen yang mengenakan baju kotak-kotak lengan pendek, selalu didampingi pengacaranya, Kaharuddin SH.

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP yang dikonfirmasi Serambi tadi malam membenarkan bahwa Armen Desky sudah ditahan KPK dan ditempatkan di LP Cipinang. Di tempat itu pula Gubernur Abdullah Puteh ditahan KPK pada 7 Desember 2004, karena kasus korupsi pembelian helikopter Pemda Aceh, bikinan Rostov, Rusia. Berdasarkan penjelasan singkat Johan Budi SP, Armen Desky ditahan karena diduga terlibat dalam praktik korupsi dana APBD 2005-2006 saat memimpin Aceh Tenggara.

Dilapor gubernur
Sebagaimana diketahui, pengusutan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan bupati Aceh Tenggara itu berawal dari laporan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, kepada KPK pada 18 Maret 2008. Pada saat itu, Irwandi tidak saja melaporkan kasus dugaan korupsi di Agara, tetapi juga di enam kabupaten lainnya. Meliputi Aceh Barat, Aceh Barat Daya (Abdya), Nagan Raya, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Bener Meriah. Saat itu, Gubernur Irwandi menyatakan berdasarkan data yang terkumpul, jumlah penyalahgunaan anggaran yang terbesar di antara tujuh kabupaten itu justru berada di Kabupaten Aceh Tenggara. “Saya minta temuan ini segera dikelarkan oleh KPK dan kalau patut diteruskan, ya diteruskan,” ujar Irwandi.

Dugaan korupsi senilai Rp 202 miliar di tujuh kabupaten dalam Provinsi Aceh itu justru terjadi pada kurun 2005-2006, sebelum Irwandi memimpin Aceh. Irwandi mengatakan, korupsi itu diduga dilakukan para petinggi di daerah tersebut dengan modus penyalahgunaan anggaran daerah. (fik/sup/dik/dtc)

Buku Korupsi di Negeri Syariat Dibedah

Serambi Indonesia, 18 April 2009

BANDA ACEH - Catatan kasus korupsi hasil investigasi Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Aceh beserta jaringannya yang telah dibukukan yang diberi judul ‘Korupsi di Negeri Syariat ‘ Kamis (16/4), dibedah di Hermes Palace. Dalam acara kemarin, Saifuddin Bantasyam, dosen Fakultas Hukum sebagai pembedah menyatakan buku tersebut cukup informatif bagi khalayak umum untuk mengetahui seperti apa korupsi. Ditampilkan secara kronologis, isi buku cukup sistematis.

“Membantu sekali kita memahami kasus-kasus yang dipaparkan. Melalui buku ini kita menjadi tahu tentang ABC dan Z nya organisasi ini, mekanisme dan output dari pekerjaan mereka dan buku ini sangat informatif,” paparnya terhadap buku yang ditulis oleh Askhalani cs itu. Hanya saja, katanya, ia tidak melihat benang merah antara kata ‘korupsi’ dan ‘syariat’ secara kronologis yang dijelaskan dalam pengantarnya buku yang dieditori Murizal Hamzah itu. Semestinya, harus dipaparkan bahwa di Aceh ada dua sistem hukum. Korupsi sendiri belum dimasukkan dalam qanun jinayah.

“Jangan nanti pembaca di luar Aceh melihat anti korupsi di Aceh telah diatur dalam produk hukum tertentu dalam hukum syariat dan ini perlu dipertangungjawabkan,” katanya. Sementara pembedah lain, Ahmad Humam Hamid, Sosiolog Aceh menyatakan pemilihan judul lebih karena menjual dari segi marketing pasalnya korupsi juga terjadi di seluruh Indonesia. Karenanya ia meminta Aceh ke depan mulai mengerakkan golden triangle, yaitu kekuatan masyarakat sipil komunitas anti korupsi, aparat hukum, dan pers untuk solid melawan korupsi. Komentator lain, Indra Nasution dari Kejaksaan Tinggi NAD berharap buku dimaksud berguna bagi aparat penegak hukum dan masyarakat umum.(dwi)

GeRAK Aceh Luncurkan ‘ Korupsi di Negeri Syariat’

Harian Aceh, 14 April 2009

Lembaga Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh bekerjasama dengan Kemitraan Bagi Pembaharuan Pemerintah (Partnership), akan meluncurkan buku “ Korupsi di Negeri Syariat” pada Kamis (16 April). Buku tersebut merupakan “ Rekam Jejak” beberapa kasus yang terindikasi tindak pidana Korupsi temuan LSM tersebut.

Menurut Kordinator GeRAK Aceh , Askhalani buku yang mereka luncurkan ini menginformasikan bahwa ada begitu banyak penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan Negara dalam Proses pembangunan Aceh saat ini.

Katanya , Informasi yang disampaikan dalam buku ini tidak hanya menceritakan kronologi sebuah kasus korupsi, juga dilengkapi dengan bukti-bukti autentik yang sangat memiriskan hati pembaca. Apalagi mengingat Aceh sebagai Provinsi pengusung Syariat Islam. “Dengan buku ini diharapkan ada masukan khusus dari penegak hukum dan pengadilan mengenai peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi di Aceh, “ papar dia. Lanjut dia lagi, pemberantasan dan penanganan kasus yang terindikasi tindak pidana korupsi di Aceh masih dihadapkan pada penegakan hukum yang belum maksimal. Ada banyak kasus yang muncul dan tenggelam kembali, tanpa adanya ketetapan hukum yang jelas.

“ Harus diakui banyak faktor membuat kasus korupsi tidak mudah sampai pada sebuah putusan pengadilan. Mulai dari penyelidikan, bukti-bukti, saksi, perhitungan indikasi kerugian Negara, proses BAP, dan proses pengadilan, yang kesemuanya membutuhkan waktu, biaya, keahlian serta integritas yang tinggi. Disinilah peran Lembaga Pengadilan sebagai institusi kunci bagi pencari keadilan menjadi penting. Permasalah ini semua kita ungkapkan didalam buku ini,” tuturnya. Tambah dia, Peluncuran buku ‘ Korupsi di Negeri Syariat’ akan dilakukan di Hermes Palace Hotel, Kamis, 16 April 2009 nanti. Hadir sebagai pembahas nantinya adalah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Kepala Pengadilan Tingi (PT) Aceh, DR. Ahmad Humam Hamid serta Saifuddin Bantasyam . mrd