Harian Aceh, 23 Oktober 2008
LSM Anti-korupsi di Aceh mendesak tim Pansus DPRA segera melengkapi data dugaan penyimpangan proyek APBA di Dinas Pendidikan Aceh. Temuan-temuan itu harus dilaporkan ke Kejaksaan atau Kepolisian untuk diproses secara hukum.
“Keakuratan temuan Pansus DPRA ini bisa dikatakan 100 persen, karena dewan turun langsung ke lapangan guna mengecek kebenaran dan juga memiliki daftar anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing proyek di sektor pendidikan itu,” sebut Askhalani, Pjs Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Rabu (22/10).
Di sisi lain, kata dia, Pemerintah Aceh harus segera mengevaluasi kinerja pejabat di Dinas Pendidikan karena hal itu menyangkut masa depan dunia pendidikan Aceh. “Kalau memang langkah amputasi dan mutasi lebih baik, ya harus dilakukan demi pendidikan Aceh. Kita yakin, dugaan penyimpangan itu tidak dilakukan sendiri oleh kepala dinas, tapi dilakukan secara kelembagaan yang melibatkan pejabat-pejabat di dinas itu,” tuturnya.
Menurut dia, GeRAK Aceh mendukung Pansus DPRA melaporkan temuan itu kepada pihak penegak hukum anggar bisa diproses lebih lanjut. “Temuan tim Pansus ini perlu diproses tuntas, karena anggaran tahun 2008 adalah awal dari kepemimpinan kepala dinas yang baru,” lanjut Askal.
Kalau memang dana pendidikan Rp1,5 triliun lebih yang dianggarkan dalam APBA banyak diselewengkan, kata dia, maka dunia pendidikan Aceh akan terus terpuruk. “Kalau ini tidak secara hukum, dikhawatirkan hal ini akan terulang pada APBA 2009 yang alokasi dana pendidikan akan lebih banyak lagi. Apalagi ini terjadi pada pejabat yang lulus seleksi sehingga akan menimbulkan rasa kurang simpati rakyat terhadap pemerintah kalau tidak diproses hingga tuntas,” ucapnya.
Atas temuan-temuan penyimpangan itu, lanjut Askal, pihaknya mengharapkan ke depan Dinas Pendidikan Aceh tidak lagi mengurus proyek yang bersifat fisik. “Dinas pendidikan harus lebih fokus pada peningkatan SDM guru dan mutu pendidikan Aceh ke arah yang lebih baik. Hal ini saya rasa akan lebih baik bagi kemajuan dunia pendidikan kita,” tandasnya.(mrd)
“Keakuratan temuan Pansus DPRA ini bisa dikatakan 100 persen, karena dewan turun langsung ke lapangan guna mengecek kebenaran dan juga memiliki daftar anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing proyek di sektor pendidikan itu,” sebut Askhalani, Pjs Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Rabu (22/10).
Di sisi lain, kata dia, Pemerintah Aceh harus segera mengevaluasi kinerja pejabat di Dinas Pendidikan karena hal itu menyangkut masa depan dunia pendidikan Aceh. “Kalau memang langkah amputasi dan mutasi lebih baik, ya harus dilakukan demi pendidikan Aceh. Kita yakin, dugaan penyimpangan itu tidak dilakukan sendiri oleh kepala dinas, tapi dilakukan secara kelembagaan yang melibatkan pejabat-pejabat di dinas itu,” tuturnya.
Menurut dia, GeRAK Aceh mendukung Pansus DPRA melaporkan temuan itu kepada pihak penegak hukum anggar bisa diproses lebih lanjut. “Temuan tim Pansus ini perlu diproses tuntas, karena anggaran tahun 2008 adalah awal dari kepemimpinan kepala dinas yang baru,” lanjut Askal.
Kalau memang dana pendidikan Rp1,5 triliun lebih yang dianggarkan dalam APBA banyak diselewengkan, kata dia, maka dunia pendidikan Aceh akan terus terpuruk. “Kalau ini tidak secara hukum, dikhawatirkan hal ini akan terulang pada APBA 2009 yang alokasi dana pendidikan akan lebih banyak lagi. Apalagi ini terjadi pada pejabat yang lulus seleksi sehingga akan menimbulkan rasa kurang simpati rakyat terhadap pemerintah kalau tidak diproses hingga tuntas,” ucapnya.
Atas temuan-temuan penyimpangan itu, lanjut Askal, pihaknya mengharapkan ke depan Dinas Pendidikan Aceh tidak lagi mengurus proyek yang bersifat fisik. “Dinas pendidikan harus lebih fokus pada peningkatan SDM guru dan mutu pendidikan Aceh ke arah yang lebih baik. Hal ini saya rasa akan lebih baik bagi kemajuan dunia pendidikan kita,” tandasnya.(mrd)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar