Theglobejournal.com, 26 Desember 2008
Banda Aceh – Meskipun tsunami di Aceh sudah memasuki usia empat tahun, namun proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh hingga saat ini masih banyak yang belum mampu dipenuhi oleh BRR Aceh-Nias yang bertugas membangun kembali Aceh, ditambah tingginya angka temuan kasus yang berpotensi korupsi dilembaga terseburmebuktikan kegagalan yang terstruktur dilakukan oleh pejabat di BRR Aceh-Nias. “Hasil monitoring yang dilakukan GeRAK Aceh tercatat di wilayah pantai Barat selatan Aceh, masih cukup banyak perumahan untuk korban tsunami yang belum selesai dibangun oleh BRR Aceh-Nias bahkan ratusan korban tsunami juga belum mendapatkan rumah mestipun verifikasi sudah dilakukan,” ujar Pjs, Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani kepada The Globe Journal, Kamis (25/12).
Menurut Askhalani, pembentukan BRR Aceh-Nias untuk memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh yaitu bantuan perumahan dan pemberdayaan ekonomi khusus wilayah bencana. “Daerah yang masih banyak rumah yang belum selesai dibangun adalah Aceh Barat, Aceh Jaya, Singkil dan Simeulue dengan kebutuhan rata-rata di atas 1.000 unit di masing-masing kabupaten,,” ujarnya.
Askhalani mengungkapkan, kegagalan pemenuhan hak-hak dasar korban tsunami yang belum terpenuhi tetap harus menjadi tanggung jawab BRR dan tidak serta merta melepas tangan begitu saja, ”Sebelum transfer kewenangan dilakukan ke pihak lain BRR harus membersihkan dulu semua barang yang kotor yang ditingalkan oleh mereka, ini cukup penting jangan sampai piring kotor ini menghambat kinerja yang akan dibangun setelah mereka meninggalkan Aceh,” sebut Askhalani.
Askhalani juga menyebutkan, dengan tidak bisa dipenuhi hak-hak dasar masyarakat seperti pembangunan rumah dan fasilitas umum lainnya ditambah lagi BRR tidak perrnah bisa memberikan data akurat terhadap proyek yang mereka laksanakan telah cukup bukti kalau lembaga tersebut telah gagal melakukan tugasnya di Aceh.[003]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar