12 Januari 2009

Rancangan Anggaran Rp 2,5 M ke Kadin Diprotes

Harin Aceh, 13 Januari 2009

Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh dan mahasiswa memprotes anggaran Rp 2,5 Miliar yang berasal dari Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) di perunutkn untuk Kamar Dagang Industri (Kadin) Aceh. Mereka yang menilai dana tersebut tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat meminta DPRA menghapus anggaran tersebut, Senin ( 12 Januari 2009)

Pjs Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani mengatakan Kadin adalah Lembaga yang tidak langsung berada di bawah Pemerintahan Aceh, sehingga Pemerintah tidak harus mendanai Lembaga tersebut. “ Kalau Lembaga tersebut tidak berada langsung di bawah Pemerintah Aceh maka bagaimana proses laporan dan transparansinya?. Hal ini menjadi kekhawatiran publik,” tuturnya.

Aktivis anti korupsi itu menambahakan, jika dana tersebut tidak di pangkas maka akan menambah beban rakyat dalam penggunaan APBA. Masih banyak keperluan lainnya yang menjadi fokus pemerintah Aceh, seperti pembangunan perekonomian rakyat aceh yang masih morat-marit.

“Lembaga Kadin kan sudah Mapan, tidak seharusnya Lembagapara pengusaha kaya itu dibantu oleh pemerintah. Mereka sudah bisa mendanai Lembaga itu dengan melakukan usaha-usaha besar tipa tahunnya. Bahkan pengusaha Kadin yang seharusnya membangun perekonomian masyarakat”. tandas Askhalani.

Askhalani juga berharap, DPRA lebih jeli lagi dalam menganggarkan dana rakyat tersebut. Karena dana itu menyangkut kebutuhan 4,2 juta rakyat Aceh. “ Jika dana tersebut salah diperuntukkan, maka jangan berharap ada perbaikan perekonomian rakyat, “ tuturnya serius.

Dikesempatan yang sama presiden mahasiswa Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Hendra Koesmara juaga mngatakan hal yang sama. Dana Rp 2,5 miliar adalah jumlah yang besar untuk rakya Aceh. Meskipun dana itu tidak seberapa jumlahnya bagi pengusaha di Kadin Aceh.

“ Mahasiswa akan selalu memantau apabila ada dana-dana yang dianggarakan tidak sesuai dengankeperluan rakyat saat ini. Jika dengan protes di Media tidak digrubis, maka kita akan langsung turun ke DPRA, “ ujarnya.

Sementara itu, ketua panitia perumus anggaran DPRA, Marthen Habib yang dihubungi Harian Aceh melalui SMS tidak memberikan tanggapannya. (kar)

Tidak ada komentar: